Keuangan Publik - Political Economy, Pendidikan, Social Insurance, Social Security, Income Distribution and Welfare Programs

Bab 9 Political Economy

Bab political economy berbicara mengenai bagaimana politik bekerja untuk menyediakan barang publik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Lindahl Pricing 

Lindahl Pricing adalah sebuah system yang mengharuskan individu untuk memberitahukan willingness-to-pay mereka, untuk kemudian pemerintah menyusun agregat preferen untuk membuat perhitungan mengenai social benefit. Konsep ini menkankan, untuk bisa menyediakan public goods secara optimal, pemerintah harus:

1.       Pemerintah harus mengetahui preferen(pilihan) setiap anggota masyarakat dan berapa jumlah serta harga yang bersedia mereka bayar untuk preferen tersebut.

2.       Pemerintah kemudian mengagregatkan jumlah tersebut untuk membentuk kurva permintaan masyarakat(penjumlahan dari kurva-kurva permintaan pribadi).

3.       Kemudian mencari perpotongan antara kurva permintaan tersebut dengan biaya marjinal untuk setiap penyediaan preferen.

4.       Hasil perpotongan tersebut adalah jumlah dari public goods yang ideal untuk diproduksi, dan setiap masyarakat diharuskan membayar sebesar kesediaan mereka untuk membayar.

Masalah dalam melakukan Lindahl Pricing:

1.       Masalah Pengungkapan Preferen; Masyarakat biasanya berbohong tentang jumlah dan harga yang bersedia mereka bayar(willingness-to-pay) agar dapat membayar lebih sedikit namun tetap mendapatkan jumlah yang cukup.

2.       Masalah Pengetahuan Akan Preferen; Meski masyarakat telah jujur, mereka tetap sulit untuk menentukan sebenarnya berapa kesediaan mereka untuk membayar, dan public goods mana yang lebih mereka pilih.

3.       Masalah Agregat Preferen; Akan sulit untuk mengumpulkan secara akurat agregat2 masyarakat untuk membentuk kurva permintaan masyarakat.

Cara-Cara Mengaggregatkan Preferen

I.      Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung di zaman dulu, umum dilakukan voting untuk menentukan respon masyarakat terhadap perarturan yang teah dibuat oleh legislator. Ada du acara demokrasi langsung:

a.       Referendum

Adalah penjajakan pendapat (dalam bentuk voting) dengan inisiatif dari pemerintah

b.      Voters Initiatives

Adalah penjajakan pendapat (dalam bentuk voting) dengan inisiatif dari masyarakat, jika dapat memenuhi persayaratan tertentu.

      Sistem untuk memilih pilihan yang paling banyak dipilih disebut Majority Voting. Untuk dapat mewakili preferen dari masyarakat, Majority Voting harus memenuhi:

1.       Dominansi : Hasil voting harus menunjukan bahwa itu adalah keinginan masyarakat.

2.       Transitivitas : Pilihan yang dipilih harus memenuhi sifat matematis transitivitas

3.       Independensi dari Alternatif : Meski ditambahkan pilihan ketiga, tidak akan mengubah ranking 2 pilihan sebelumnya

Teorema Arrow’s Impossibility menyatakan tidak ada voting/keputusan yang dapat secara konsiten mewakili preferen masyarakat kecuali preferennya dibatasi atau memaksakan kediktatoran.

Teorema Median Voter menyatakan apabila diasumsikan voters memiliki preferen bersifat single-peak(satu pilihan superior terhadap yang lain), maka hasil voting akan dimenangkan oleh median voter(mereka yang pilihannya di tengah2/cari jalan tengah/cari aman)

II.    Demokrasi Representatif

Pada, demokrasi representatis, politikus cenderung meneraptakn teorema median voter. Mereka akan cenderung memilih preferen median voter, namun dapat dirusak dengan adanya Lobi (kegiatan mengeluarkan sumber daya oleh sekelompok orang untuk mempengaruhi politikus).

Teorema Public Choice

Teorema ini meyatakan bahwa anggapan klasik bahwa pemerintah selalu berusaha memaksimalkan kesejahteraan rakyat sudah tidak sesuai lagi Karen pemerintah sering melakukan Government Failure yaitu kegagalan atau ketidakinginan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Hal ini dapat disebabkan:

1. Maksimalisasi Ukuran Birokrasi, yaitu monopoli penyediaan public goods oleh pemerintah

2. Teorema Leviathan, menyatakan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesa peran sector publik/pemerintah dalam perekonomian

3. Korupsi, ketika pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri

Bab 11 Pendidikan

Bab ini membahas penyediaan pendidikan sebagai barang semi-publik oleh sektor publik/pemerintah.

Mengapa Pemerintah Perlu Terlibat Dalam Penyediaan Pendidikan?

1.    Produktivitas; Pendidikan cenderung meningkatkan produktivitas yang meningkatkan kesejahteraan/penghasilan, yang meningkatkan pajak yang dapat dipungut pemerintah.

2.    Kewarganegaraan; Melalui pendidikan, tindak kriminal cenderung dapat ditekan dan kepribadian dapat dibangun.

3.    Kegagalan Pasar Kredit; Tidak semua keluarga dapat memenuhi biaya pendidikan swasta, dan pasar kredit tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pinjaman untuk pendidikan.

4.    Kegagalan Untuk Memaksimalkan Utilitas Keluarga; Tidak semua orang tua rela mengorbankan sumber dayanya demi pendidikan yang layak bagi anak2nya. Jika tidak ada pendidikan dari sektor publik, anak2 cerdas akan sengasara jika mendapat orang tua egois.

5.    Redistribusi; Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan kesempatan bagi anak2 dari keluarga miskin untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa depan.

Bagaimana Pemerintah Terlibat Dalam Penyediaan Pendidikan?

1.    Pendidikan Gratis; Pemerintah dapat menyediakan pendidika gratis di sekolah negri dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Jika orang tua ingin pendidikan dengan kualitas yang lebih, bisa beralih ke sekolah swasta dengan biaya sendiri.

2.    Voucher Pendidikan; Pendidikan Gratis memiliki banyak masalah. Yaitu membludaknya jumlah siswa sekolah negri. Bahkan orang-orang yang ingin anaknya mendapat pendidikan kualitas terbaik rela mengorbakan keinginannya demi memanfaatkan sekolah gratis. Karena itu, dibuat voucher pendidikan, yaitu voucher yang bernilai nominal uang tertentu yang diberikan kepaada orang tua dengan anak usia sekolah, yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan di sekolah manapun, baik swasta maupun negri.

Bukti Adanya Persaingan di Pasar Pendidikan

1.    Voucher; Dengan keberadaan voucher, sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas mereka agar para orang tua menggunakan vouchernya di sekolah mereka.

2.    Kebebasan memilih sekolah negri; Ketika siswa tidak harus memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya, sekolah unggulan akan kebanjiran pendaftar dan sekolah pinggiran akan lebih sepi. Akibatnya, sekolah2 meningkatakn mutunya untuk menarik perhatian.

3.    Insentif sekolah negri; insentif bagi sekolah negri yang lulusan2nya memiliki nilai tes yang baik menjadikan sekolah2 bersaing untuk mengajarkan bagaimana lulus dari sebuah tes dan bukan lagi murni tentang ilmu pengetahuan.

Mengukur Returns To Education

Returns to Education adalah keuntungan akrual dari masyarakat jika siswa mendapat pendidikan yang lebih banyak, atau memiliki kualitas lingkungan pendidikan yang lebih baik.

1.         Pengaruh Pendidikan Terhadap Produktivitas; Upah seringkali dijadikan sebagai ukuran produkstivitas tenaga kerja. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa peningkatan pendidika meningkatkan penghasilan sekitar 7%/tahun yang membuktikan pendidikan meningkatkan produktivitas.

2.         Pengaruh Pendidikan Terhadap Sektor Lain; Selain pendidikan, rupanya dalam berbagai penelitian, pendidikan memberikan efek positif seperti peningkatan partisipasi dalam proses poitik, peningkatan kualitas kesehatan, penurunan kriminalitas, peningkatan produktifitas teman kerja, peningkatan jumlah anak yang mendapat pendidikan, dan berkurangnya tindakan2 berisiko sperti merokok dan mabuk2an

3.         Dampak dari Kualitas Sekolah; Kualitas sekolah saat ini diukur dari nilai tes siswa mereka. Penelitian membuktikan bahwa sekolah dengan ukuran jumlah siswa/kelas lebih kecil, memiliki nilai rata2 tes lebih tinggi daripada yang ukurannya besar.

BAB 12 Asuransi Sosial (Social Insurance)

Apa itu asuransi dan mengapa orang menghargai/menggunakannya?

Asuransi adalah transaksi antara individu yang melakukan pembayaran premi, dengan penjamin yang akan melakukan pembayaran ke individu apabila kondisi tertentu telah terpenuhi.

Orang menggunakan asuransi, karena konsep diminishing marginal utility. Ketika mereka sedang on fire, mereka mungkin dapat melakukan konsumsi sebanyak-banyaknya. Namun, dalam tingkat tertentu, penambahan konsumsi tidak akan menambah kepuasan/utility mereka. Karena itu, asuransi memberikan pilihan untuk mejaminkan sebagian sumber daya mereka untuk digunakan disaat mereka tidak seproduktif saat on fire. Hal demikian lazimnya disebut menghaluskan konsumsi.

Alasan Pemerintah Mengintervensi Jaminan Social

1.       Eksternalitas; Orang-orang yang memiliki asuransi mungkin akan bersikap seenaknya karena memiliki asuransi sehingga dapat menyebabkan eksternalitas negative terhadap yang tidak punya asuransi

2.       Biaya Administrasi; Biaya administrasi asuransi pemerintah jauh lebih murah dari swasta

3.       Redistribusi; Orang2 yang berisiko rendah (kemungkinan klain asuransi kecil) dapat dikenakan pajak untuk mensubsidi orang2 berisiko tinggi.

4.       Paternalisme; Pemerintah berasumsi bahwa masyarakat tidak akan mengasuransikan dirinya secara pantas jika pemerintah tidak memaksanya.

Asuransi Sosial vs Asuransi Pribadi

Asuransi pribadi adalah kegiatan pribadi yang dilakukan oleh individu untuk menghaluskan konsumsi mereka, seperti tabungan, pinjaman, atau pun bantuan tenaga.

Semakin baik tingkat asuransi pribadi, maka kemungkinan untuk menggunakan asuransi social akan lebih kecil. Namun, meski asuransi pribadi sudah cukup baik, asuransi social terkadang tetap akan menarik perhatian. Karena, kita akan cenderung menyalurkan sumberdaya kita untuk keperluan2 mendesak, sehingga akan sulit untuk menyisihkan jumlah yang cukup untuk menjadi asuransi pribadi.

Moral Hazard adalah tindakan merugikan yang dilakukan individu sebagai akibat overconfident karena telah mengasuransikan dirinya terhadap peristiwa merugikan yang dapat muncul akibat tindakannya. Contoh: Orang yang sudah mengasuransikan motornya, akan lebih sembrono dalam memarkirnya

Bab 13 Jaminan Sosial (Social Security)

Apa itu Jaminan Sosial?

Social Security (Jaminan Sosial) adalah program Pemerintah Pusat di Amerika yaitu menciptakan beban pajak bagi para pekerja (non-pengangguran) demi memberikan bantuan/dukungan pendapatan bagi kaum orang tua.

Bagaimana Jaminan Sosial Bekerja?

Social Security berbeda dengan dana pensiun. Dana Pensiun bersifat funded. Artinya, simpanan para pekerja hari ini akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk, untuk kemudian keuntungannya nanti akan diberikan pada pekerja saat mereka telah pensiun. Social Security menganut sistem berbeda yang disebut unfunded. Artinya, dana yang dipungut dari para pekerja hari ini akan langsung disalurkan kepada para pensiunan hari ini. Para peserta dari Social Security juga akan mendapat kuntungan yang sama saat telah pensiun.

Bagaimana Social Security Meredistribusi Pendapatan?

Social Security memberikan keuntungan bagi mereka dari generasi yang lebih tua. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah orang usia produktif, pertumbuhan gaji, dan pertumbuhan tarif pajak. Waktu mereka muda, mereka membayar pajak social security lebih kecil dengan penghasilan yang lebih kecil. Ketika mereka tua, tariff pajak social security naik, begitu pun dengan pendapatan dan jumlah pekerja. Alhasil, mereka menerima lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah mereka bayar semasa bekerja.

Mengapa pemerintah perlu menyediakan Jaminan Sosial?

1.         Kegagalan Pasar Tunjangan Hidup/Dana Pensiun; Perusahaan asuransi takut klien mereka hidup terlalu lama sehingga perusahaan hanya akan memperoleh sedikit keuntungan, karena harus membiayai hidup klien dalam waktu lama. Dengan system unfunded, Social Security dapat menyelesaikan masalah tersebut.

2.         Paternalisme; orang2 yang bekerja sekarang diperkirakan tidak akan mempunyai cukup tabungan untuk membiayai kebutuhan hari tua mereka.

Bab 17 Income Distribution and Welfare Programs

Ketimpangan Pendapatan Relatif; konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat miskin ke besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat kaya.

Ketimpangan Mutlak/Absolut; Ketimpangan mutlak merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan mutlak dapat mempengaruhi tarif kemiskinan yang menyebabkan kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan Amerika Serikat terhadap Kesejahteraan

Beberapa karakter tentang kebijakan terhadap kesejahteraan :

1.    Categorycal Welfare (Kesejahteraan kategorik) dan  Means-tested Welfare (kesejahteraan yang berarti)

a.         Categorycal Welfare (Kesejahteraan kategorik) : Kesejahteraan yang lebih mengarah pada karakter yang demografik atau terstruktur. Contohnya adalah Ibu Rumah Tangga yang hidup sendiri dan orang-orang yang mengalami cacat/ketidakmampuan.

b.         Means-tested Welfare (kesejahteraan yang berarti) : Kesejahteraan yang berkaitan dengan pendapatan langsung dan aset. Means-tested Welfare (kesejahteraan yang berarti) lebih mengarah kepada kesejahteraan yang spesifik, contohnya adalah bahwa keuntungan lebih di peruntukkan yang pendapatan nya di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan program yang di sediakan di Amerika Serikat seperti Ibu Rumah Tangga yang sendiri / janda dengan pendapatan rendah termasuk kepada kedua kategori di atas baik Categorycal Welfare (Kesejahteraan kategorik) dan juga Means-tested Welfare (kesejahteraan yang berarti)

2.  Cash (kas) dan In-kind (barang) program

a.         Program Kas : Program kesejahteraan kas membagi langsung bantuan dalam bentuk kas/uang

b.        Program barang (In-Kid) : Program Kesejahteraan ini lebih memberikan bantuan dalam bentuk barang ataupun sesuatu yang tidak berbentuk uang. Contohnya : Perawatan Publik dan juga Rumah susun.

Moral Hazard akibat program kesejahteraan, terjadi dalam bentuk kebocoran dana

1.    Biaya Administrasi; Untuk keperluan admin, dana program ini akhirnya tidak sepenuhnya tersalurkan

2.    Penurunan Minat Kerja Si Kaya; Karena dikenakan pajak, si kaya bisa jadi mlas bekerja

3.    Penurunan Minat Kerja Si Miskin; Karena dijamin, si miskin bisa menganggap kalua kemiskinan adalah syratt untuk mendapatkan tunjangan negara, sehingga lebih memilih menjadi miskin.

Cara Untuk Mengurangi Moral Hazard

Sederhananya, untuk mengurangi moral hazard, kita menggunakan Program Kategorial, sperti yang dijelaskan dipoint satu.